Sebut Jokowi Tegas Tangani Masalah Minyak Goreng, Gerindra: Mungkin Menteri-menterinya Kurang Bernyali

JAKARTA, - Presiden Joko Widodo mencabut larangan ekspor crude palm oil (CPO). Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, bicara soal panitia khsus (pansus) minyak goreng.

"Tapi memang menurut saya ini bisa kita selesaikan tanpa pansus kalau, pertama-tama, pemerintah serius, pemerintah bernyali. Paling kalau pansus kan muncul kegaduhan dan politisasi, yang dibutuhkan rakyat kan aksi dan solusi, bukan kegaduhan," kata Andre kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5).

Andre mengatakan bahwa Jokowi menunjukkan sikap tegas dan bernyali menangani polemik minyak goreng. Menurutnya, permasalahannya adalah menterinya kurang bernyali.

"Jadi menurut kami lebih baik ini kita urai bersama-sama. Apalagi pemerintah Pak Presiden Jokowi punya niat yang jelas, nyali sudah ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Beliau berani kok melakukan pelarangan sementara ekspor, lalu beliau juga mendengarkan aspirasi petani lalu dicabut," ujarnya.

"Masalahnya bukan di Presiden, permasalahannya mungkin menteri-menterinya kurang bernyali, menteri-menterinya kurang cakap dan perlu kita awasi bersama-sama," imbuhnya.

Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat ini mengatakan bahwa keputusan Jokowi mencabut larangan ekspor CPO adalah langkah yang menguntungkan.

"Keputusan presiden kemarin sekali lagi adalah win-win solution. Di satu sisi pemerintah ingin menyelamatkan 16 juta petani sawit, di sisi lain pemerintah juga mengeluarkan program baru, yakni Migor Rakyat," katanya.

"Jadi, menurut, kami ini bisa kita selesaikan tanpa pansus karena sebenarnya, secara policy, kebijakan Pak Jokowi punya ketegasan, punya kejelasan yang jelas tapi masalahnya menteri-menterinya nih belum konkret," lanjut Andre.