RI Punya Kearifan Lokal Hadapi Bencana, Menko PMK Sebut Melalui Budaya Hingga Peralatan Tradisional

JAKARTA, - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menegaskan bahwa kolaborasi atau gotong royong berbagai pihak merupakan upaya membangun ketangguhan bangsa. Upaya itu, kata dia, dilakukan melalui pemulihan sektor sosial-ekonomi dari Pandemi Covid-19 dan bencana lainnya.

“Kami menegaskan pentingnya kolaborasi (gotong royong) multipihak terhadap upaya membangun ketangguhan tersebut, termasuk partisipasi Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi, dan Media (atau disebut Pentahelix),” ujar Muhadjir pada Pertemuan Bilateral bersama UN Assistant Secretary General UNDP Asako Okai, Senin (23/5/2022).

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan kolaborasi dengan UNDP sebagai wujud komitmen terhadap implementasi Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) dan Sustainable Development Goals (SDGs).

“Saya mendukung kerja sama terhadap pembangunan berkelanjutan khususnya pada sektor pemulihan dan rekonstruksi bencana, dalam mencapai target SFDRR dalam kerjasama internasional untuk mengurangi kerugian akibat bencana,” lanjut Menko PMK.

Sebagai negara yang berada di ring of fire, Indonesia membutuhkan strategi yang tepat dalam penanggulangan dan pemulihan pasca bencana.

Oleh karena itu, World Reconstruction Conference ke-5 menjadi hal penting bagi Indonesia dalam mengumpulkan, menilai, dan berbagi pengalaman dalam pemulihan dan rekonstruksi bencana tersebut.

“Bencana alam dan non alam yang terjadi merupakan masalah bersama. Dengan dilaksanakannya WRC ke-5, diharapkan ketahanan berkelanjutan dapat dikembangkan pada masyarakat pada tingkat global,” ujarnya.

Beberapa tahun terakhir, kejadian bencana di Indonesia didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Pemerintah Indonesia terus mendorong agar aksi pengurangan risiko bencana juga sejalan dengan upaya pengendalian perubahan iklim melalui aksi dan partisipasi pada tingkat komunitas seperti Taruna Siaga Bencana, Desa Tangguh Bencana, serta Program Kampung Iklim.

“Kami memiliki peran dalam koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, termasuk penanggulangan bencana. Kebijakan penanggulangan bencana ini melibatkan peran lintas kementerian/lembaga pada tahap pra-bencana, darurat bencana, maupun pemulihan pasca bencana,” ujarnya.

Selain itu, ujar Menko PMK, masyarakat Indonesia juga memiliki kearifan lokal untuk menghadapi berbagai situasi dan ancaman bencana di sekitarnya melalui budaya, bangunan, peralatan tradisional, maupun upaya melestarikan alam.

“Kejadian bencana di Indonesia mendorong kami belajar dari pengalaman dalam membangun ketahanan secara kolaboratif yang dapat kami bagikan kepada delegasi-delegasi GPDRR,” jelasnya.

Adapun kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pemulihan Pasca Bencana mengedepankan sasaran utama pada tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Terdapat 5 sektor pemulihan pasca bencana di Indonesia yaitu Sektor Perumahan & Permukiman, Sektor Infrastruktur Publik, Sektor Ekonomi Produktif, Sektor Sosial, dan Lintas Sektor.

“Kami harap pertemuan ini dapat memperkuat kerja sama dalam membangun ketahanan berkelanjutan terhadap pemulihan dan rekonstruksi bencana pada tingkat global secara kolaboratif,” ujar Menko PMK.

Sementara itu Asako Okai mengatakan, Indonesia memiliki banyak pengalaman mengenai mitigasi, penanganan dan pemulihan pasca bencana. Hal ini tentu sangat baik bagi negara lain yang belum pernah mengalami bencana seperti di Indonesia.

“Saya rasa sangat penting untuk menyiapkan diri dari bencana tidak hanya pada level nasional tapi juga multilevel, untuk meningkatkan public awareness terkait pengurangan risiko bencana,” ungkapnya.