Tanggapi Soal Isu  Erick Thohir Nyapres, DPR: BUMN Bukan Partai Politik!

JAKARTA, - Anggota Komisi VII DPR RI, Yulian Gunhar menyayangkan sikap Menteri BUMN Erick Thohir yang terkesan membiarkan maraknya pemberitaan dan spekulasi yang menyebut dirinya akan maju sebagai Capres/Cawapres 2024.

MenurutnyasikapErickThohir itu tentu akan merusak citra BUMN sebagaientitasbisnis yang harusdijauhkandarikepentingan dan spekulasi politik.

"Sebagai entitas bisnis, BUMN harus dijauhkan dari kepentingan dan spekulasi politik. Agar berbagai keputusan yang diambilnya berdasarkan asumsi teknokratis, bukan atas dasar kepentingan politik," katanya, dalam keterangan tertulis, Kamis (9/5/2022).

Gunhar mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan fasilitas BUMN sebagai sarana sosialisasi menjelang Pilpres 2024, jika Erick Thohir memiliki tujuan politik di 2024. Selain itu, politisasi BUMN menurutnya juga akan berdampak buruk bagi kinerja BUMN dalam mengejar target pertumbuhan.

"Politisasi BUMN akan berdampak pada daya saing dan potensi penyalahgunaan aset yang dikuasai BUMN. Jangan sampai tujuan BUMN malah beralih dari mengejar keuntungan dan melayani masyarakat, menjadi sarana mengejar target politik," katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menyinggung beberapa langkah Erick yang berbau kepentingan politik. Antara lain dengan menggunakan berbagai sarana yang ada di beberapa perusahaan milik BUMN. Ditambah belakangan ini langkahnya yang getol bertemu sejumlah petinggi partai politik.

"Ini sudah melampaui batas profesionalisme sebagai menteri yang mengurusi BUMN. Karena ia diamanahkan sebagai menteri BUMN, Dan BUMN bukan partai politik yang bisa dijadikan sebagai kendaraan politik," katanya.

Menurut Gunhar, DPR tidak boleh diam terkait langah-langkah yang diduga tidak profesional dan bermuatan politis dari Erick Thohir itu. Ia juga menyinggung kebijakan pengangkatan direksi atau komisaris untuk beberapa perusahaan BUMN yang tidak transparan.

"Seharusnya Erick menjelaskan, apa ukuran atau prestasi yang dikerjakan seseorang hingga bisa menduduki posisi sebagai direksi atau komisaris BUMN? Ingat BUMN bukan milik Erick Thohir," pungkasnya.