Politikus PKS Desak Jokowi Bereskan Kekacauan soal Minyak Goreng

JAKARTA, - Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana, dan tihak pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak goreng mentah.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak, mendesak Presiden Joko Widodo untuk membereskan kekacauan terkait minyak goreng.

"Saya mendesak Presiden Jokowi bertanggung jawab dengan membereskan kekacauan yang menyebabkan krisis minyak goreng selama hampir 7 bulan ini," kata Amin Ak kepada wartawan, Rabu (20/4).

Amin mengatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan minyak goreng harus diberi sanksi hukum.

"Pihak-pihak yang terlibat dalam krisis ini harus diberi sanksi hukum, baik dari para pejabat maupun para pelaku usaha. Bagaimanapun Presiden mengetahui semua akar permasalahan krisis ini," katanya.

Amin minta permasalahan minyak goreng ini diusut secara tuntas.

"Penanganan krisis minyak goreng jangan berhenti dengan ditersangkakannya pejabat setingkat dirjen. Tuntaskan permasalahan dari hulu sampai hilir," katanya.

Menurutnya, pejabat yang terlibat kasus korupsi ini harus diganti.

"Kalau memang ada pejabat yang menjadi bagian dari masalah, ya ganti saja pejabat yang bersangkutan," kata dia.

"Para pelaku usaha yang menjadi penyebab masalah juga harus diberi sanksi hukum," lanjutnya.