Zulhas Resmi Jadi Mendag, PKS: Kurang Sesuai dengan Rekam Jejaknya

JAKARTA, - Anggota Komisi VI DPR RI dari PKS, Amin Ak menyampaikan selamat kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atas penunjukannya sebagai Menteri Perdagangan yang baru.

Amin menilai, posisi sebagai Mendag sebetulnya kurang sesuai dengan rekam jejak Zulhas. Penunjukannya sebagai Mendag lebih karena faktor akomodasi politik daripada pertimbangan profesionalisme.

“Pemilihan menteri itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Kami sebagai mitra akan mendukung kebijakan yang baik dan berpihak pada rakyat. Sebaliknya kami akan mengkritisi kebijakan yang kami nilai tidak tepat,” ujarnya di Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Lebih lanjut Amin mengingatkan Mendag menghadapi sejumlah pekerjaan rumah yang krusial dan menyangkut hajat hidup rakyat banyak.

Pertama, krisis minyak goreng yang belum usai hingga saat ini. Harga minyak goreng curah sampai saat ini masih bertengger diangka Rp 18.100 per liter, jauh diatas harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 yang ditetapkan pemerintah.

“Pemerintah juga belum melaksanakan audit terhadap produsen CPO dan minyak goreng sebagai dasar perijinan ekspor. Kami minta hasilnya juga diumumkan secara terbuka,” tegasnya.

Persoalan kedua, stabilisasi stok dan harga bahan kebutuhan pokok yang saat ini melambung tinggi. Pemerintah tidak punya strategi yang mampu mengatasi persoalan stok dan harga pangan.

“Pengendalian pasokan dan permintaan bahan kebutuhan menjadi persoalan kronis yang terus berulang setiap tahun. Di musim panen harga pangan anjlok dan petani menangis. Sebaliknya diluar musim panen, konsumen dan pelaku usaha mikro menjerit karena harga pangan dan bahan baku usaha melonjak tinggi,” lanjutnya.

Semestinya, dengan kemajuan teknologi saat ini, dimana hasil pertanian bisa disimpan lebih lama, maka stabilitas stok bisa lebih terjaga. Ini memang bukan semata menjadi tupoksi Mendag.

Persoalan Ketiga, sistem distribusi dan tataniaga barang kebutuhan pokok yang sering kali di luar kendali pemerintah. Peran mafia pangan ataupun oligarki terasa makin kuat, seperti halnya pada kasus minyak goreng.

“Saya berharap mendag yang baru bisa berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang ada,” pungkasnya.