Polri Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak, DPR: Sejalan dengan UU TPKS  

JAKARTA, - Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Polri semakin profesional di usianya yang ke-76. Di HUT Bhayangkara yang diperingati setiap tanggal 1 Juli, Polri didorong untuk terus humanis dalam pelayanannya kepada rakyat.

“Selamat Hari Bhayangkara ke-76 tahun 2022. Dirgahayu Kepolisian Republik Indonesia. Salam Presisi,” kata Puan, Jumat (1/7/2022).

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini mengatakan, perkembangan zaman yang kian kompleks saat ini menuntut adaptasi Polri dalam menghadapi berbagai tantangan.

Puan mengingatkan agar adaptasi tersebut selalu berpegang pada tugas pokok dan fungsi Polri sesuai amanat undang-undang.

“Saya yakin dengan terus meningkatkan sikap profesionalisme dan mengedepankan sikap humanis, Polri akan terus menjadi alat negara yang diterima dan selalu bersama dengan masyarakat,” tuturnya.

Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri kini dalam tahap tranformasi menuju Presisi. Presisi sendiri menjadi visi Jenderal Listyo Sigit yang juga merupakan akronim dari kata prediktif, responsibilitas transparansi dan berkeadilan.

“DPR tentunya mengikuti berbagai pencapaian Polri selama ini. Mulai dari penurunan angka kejahatan, optimalisasi penanganan aksi-aksi terorisme, hingga prestasi Polri yang ikut membantu dalam penanganan pandemi Covid-19 dan program vaksinasi,” sebut Puan.

Langkah Polri yang kini lebih banyak mengedepankan restorative justice pun dinilai ikut berperan terhadap stabilitas keamanan nasional. Secara khusus, Puan juga mengapresiasi Polri yang membentuk Direktorat khusus bagi Perempuan dan Anak di Bareskrim yang nantinya juga akan sampai hingga tingkat Polda dan Polres.

“Kami berharap proses pembentukan Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polri dapat berjalan lancar karena sangat diperlukan mengingat tingginya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ungkap mantan Menko PMK itu.

Menurut Puan, Direktorat PPA akan mendukung pelaksanaan teknis UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang baru saja disahkan oleh DPR. Apalagi, Direktorat PPA ini nantinya akan lebih banyak diisi oleh polisi wanita (Polwan).

“Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak sejalan dengan UU TPKS yang Alhamdulillah telah terealisasi setelah lama kita perjuangkan,” papar Puan.

“Dengan menjadikan Polwan untuk berada di lini terdepan, Direktorat PPA Polri tentunya akan membuat korban merasa lebih nyaman mengingat korban kekerasan seksual mayoritas adalah perempuan dan anak,” imbuhnya.

Direktorat PPA Polri pun diharapkan ikut berperan dalam program-program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kerja sama Polri dengan lintas instansi dan elemen masyarakat juga diyakini dapat membantu cepat selesainya kasus-kasus kekerasan seksual, termasuk pendampingan untuk korban.

“Kami percaya Polri akan terus berintegritas dalam melayani masyarakat. Polisi harus bisa tegas dalam menindak kejahatan terhadap perempuan dan anak,” ucap Puan.

Di sisi lain, Polri juga diminta ikut andil besar dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19 lewat berbagai program yang dimilikinya. Hal ini, kata Puan, sesuai dengan tema HUT Bhayangkara ke-76 yaitu ‘Polri yang Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh'.

“Terima kasih atas pengabdian seluruh anggota kepolisian selama ini. Maju terus Polri, teruslah mengayomi dan melindungi rakyat,” pungkasnya.