Pejabat BPN Terjerat Mafia Tanah, Komisi II DPR: Pembenahan Internal yang Paling Penting

JAKARTA, - Sejumlah pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditangkap polisi karena terlibat kasus mafia tanah. Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, menyarankan dilakukan pembenahan di internal BPN.

"Jadi yang paling penting menurut hemat saya adalah pembenahan di internal, itu yang paling penting. Orang merasa kesulitan walaupun sekarang ini sudah ada istilahnya pelayanan satu pintu tetapi berurusan dengan BPN tetap saja ada masalah, ada birokrasi," kata Guspardi dalam diskusi 'Mafia Tanah Bikin Gerah' di YouTube MNC Trijaya, Sabtu (16/7).

Guspardi meminta Menteri ATR-BPN, Hadi Tjahjanto, untuk serius membenahi masalah birokrasi di BPN.

"Ini adalah oknum, tapi kalau oknum itu hanya satu dua tempat di kabupaten kota, tapi hampir menyeluruh kami dapati ini birokrasi ini harus dibenahi juga oleh Pak Menteri (Hadi) ini," katanya.

Menurutnya, mafia tanah gampang diselidiki dan ditangkap. Guspardi mengatakan bahwa kalau BPN bekerja profesional maka tidak akan ada mafia tanah.

"Mafia tanah saya pernah berapa kali sebagai narasumber di berbagai tempat, mafia tanah itu adalah sesuatu yang gampang untuk diselidiki, untuk ditangkap, untuk diproses. Mafia tanah itu pintu masuknya adalah BPN dulu. Kalau BPN dia betul-betul bekerja secara profesional, melihat data dan fakta terhadap persyaratan yang diberikan tentu ini tidak akan terjadi mafia tanah itu," ujarnya.

"Kalau BPN dia betul-betul bekerja secara profesional, melihat data dan fakta terhadap persyaratan yang diberikan tentu ini tidak akan terjadi mafia tanah itu. Jadi pintu masuknya semuanya terjadi duplikasi sertifikat terjadi sengketa terjadi mafia dan lain sebagainya itu tentu semuanya itu ditentukan ditetapkan oleh alas hukum yaitu sertifikat," sambungnya.