KKB Kembali Berulah, PKS: Pemerintah Harus Tangani Papua Secara Komprehensif

JAKARTA, - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali menembaki 12 warga Kampung Nogolait, Nduga, Papua. Sebanyak 10 orang warga tewas pada peristiwa ini.

Anggota DPR RI Sukamta menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya korban jiwa dari penembakan KKTB.

“Kami fraksi PKS DPR RI turut berduka cita atas meninggalnya rakyat akibat penembakan brutal KKTB Papua Merdeka. Kami mengecam tindakan KKTB Papua Merdeka dan meminta tindakan ini harus segera dihentikan karena masyarakat sipil yang tidak bersalah. Selain itu, TNI Polri harus segera memberantas KKTB ini agar tidak semakin meluas dan meresahkan masyarakat," ujar Sukamta, Selasa (19/7/2022).

Anggota Komisi I DPR RI ini juga memberikan masukan kepada TNI-Polri terkait pola penanganan KKTB Papua Merdeka.

“ Pertama, TNI POLRI juga perlu untuk mengubah pola pendekatan pemberantasan KKTB ini. Jika selama ini cenderung defensif dengan pola melindungi objek fital dan membangun pos-pos pengamanan, sudah saatnya TNI Polri memburu KKTB sampai ke sarangnya. Proses penegakan hukum juga harus mengedepankan peran dan keterlibatan masyarakat sipil agar tidak terjadi salah sasaran," imbuhnya.

Kedua, menurut Sukamta, perang opini publik juga harus dilakukan oleh TNI-Polri. Saat ini setidaknya ada 9 kelompok teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang beranggotakan sekitar 150 orang.

Sedangkananggota KKB Papua yang bersembunyiatausedangmelakukandoktrinasi, penggalangan opinijumlahnya belum terpetakan. Langkah-langkah pemetan dan penanganganideologyPapuaMerdekajugaharusdilakukansehingga tidak munculanggota-anggota baru PapuaMerdeka.

Politisi PKS ini mengatakan Pemerintah harus membentukan opini publik berlandaskan data, fakta kejadian dan situasi kondisi di Papua harus terbuka, jelas dan jujur informasinya agar tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok Papua Merdeka yang beroperasi dalam penggalangan opini publik.

“ Saat ini muncul upaya pembentukan opini bahwa TNI-Polri melakukan pelanggaran HAM di Papua. Informasi-informasi mengenai kejadian-kejadian krusial di Papua harus disampaikan secara terbuka jelas dan transparan agar publik tahu dan percaya bahwa TNI-Polri bertindak sesuai koridor hukum. Pun apabila ada oknum TNI-Polri bertindak diluar koridor penegakan hukum maka harus diproses secara tegas. Semua itu agar masyarakat Papua, rakyat Indonesia dan dunia percaya terhadap pemerintah Indonesia,” pesannya.