Soal Info Kasus Minyak Goreng untuk Danai Tunda Pemilu, Gerindra: Nggak Perlu Ditanggapi Berlebihan

JAKARTA, - Politikus PDIP, Masinton Pasaribu, menyebut ada informasi tentang kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) untuk biayai wacana penundaan Pemilu 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, mengaku belum pernah mendengar isu tersebut. Habiburokhman mengatakan bahwa isu tersebut tidak perlu ditanggapi berlebihan.

"Nggak lah, saya nggak pernah dengar isu tersebut. Baiknya kita dudukkan semua persoalan sesuai proporsinya secara hukum. Namanya isu nggak perlu ditanggapi berlebihan karena nggak pernah jelas apa indikasi dan ukurannya," kata Habiburokhman kepada wartawan, Minggu (24/4).

Habiburokhman mengatakan langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menangkap tersangka kasus minyak goreng adalah langkah bagus. Ia mendukung Kejagung untuk mengusut kasus tersebut hingga tuntas.

"Sekarang Jaksa Agung dan jajarannya sudah membuat langkah bagus dengan menetapkan beberapa tersangka yang high profile. Kita dukung Pak JA untuk usut kasus ini sampai ke akar-akarnya dan sampai semua yang terlibat ditangkap," katanya.

Sebelumnya, Masinton mengaku memiliki informasi kasus dugaan korupsi soal minyak goreng merupakan bentuk urun dana untuk membiayai wacana penundaan Pemilu 2024.

"Ya saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu itu," kata Masinton Pasaribu kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/4).