Soal Info Kasus Minyak Goreng untuk Danai Tunda Pemilu, Demokrat: Harus Ditelusuri

JAKARTA, - Politikus PDIP, Masinton Pasaribu, menyebut ada informasi tentang kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) untuk biayai wacana penundaan Pemilu 2024.

Kepala Badan Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra, mengatakan bahwa informasi tersebut harus ditelusuri.

"Tentunya isu ini harus ditelusuri benar. Jangan karena ambisi jahat segelintir elit pemerintah untuk berkuasa kembali, rakyat se-Indonesia yang dikorbankan," ujar Herzaky kepada wartawan, Minggu (24/4).

Herzaky menyebut bahwa isu tersebut muncul karena pemerontah lambat mengatasi persoalan minyak goreng. Herzaky menyebut rakyat yang sudah kesusahan karena pandemi harus ditambah susah.

"Isu ini muncul karena pemerintah lambat sekali mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Berlarut-larut sehingga empat bulan lebih, seperti gamang dan khawatir. Rakyat yang sedang kesusahan karena pandemi, menjadi tambah susah. Ternyata, begitu diselidiki secara mendalam, mafia minyak goreng ini bekerja sama dengan pejabat pemerintahan juga," katanya.

Menurutnya, hal yang wajar jika muncul berbagai spekulasi dan ketidakpercayaan kepada pemerintah dalam pengelolaan minyak goreng.

"Karena itu, wajar saja jika bermunculan berbagai macam spekulasi dan ketidakpercayaan kepada pemerintah dalam pengelolaan minyak goreng ini. Katanya ingin memberantas mafia, ternyata mafianya bekerja sama dengan orang dalam pemerintahan juga. Maling teriak maling kata Bang Faisal Basri," imbuh Herzaky.

Sebelumnya, Masinton mengaku memiliki informasi kasus dugaan korupsi soal minyak goreng merupakan bentuk urun dana untuk membiayai wacana penundaan Pemilu 2024.

"Ya saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu itu," kata Masinton Pasaribu kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/4).