Soal Larangan Ekspor CPO, ProDEM: Alamak, Jokowi Seolah Tak Dianggap Pimpinan Negara

JAKARTA, -Ketua Umum Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) seolah tak lagi dianggap sebagai pemimpin negara.

Bagaimana tidak, pernyataan Presiden Joko Widodo yang melarang kegiatan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan minyak goreng dibantah oleh jajaran teknis ditataran kementerian.

“Presiden @jokowi tampaknya sudah tak lagi dianggap sebagai pemimpin negara.Alamak!,” tulisnya dalam akun sosial medianya, Selasa, (26/4/2022).

Pasalnya kata dia, kebijakan larangan ekspor CPO telah dibantah oleh Dirjennya sendiri.

“Bagaimana tidak, presiden telah resmi melarang ekspor Migor dan CPO, tapi omongan presiden dibantah hanya sekelas dirjen,” ujarnya.

“Presiden @jokowi sudah seperti “Bebek Lumpuh”, tak didengar dan diikuti,” imbuhnya.

Sementara itu, mantan Anggota DPR RI Ariyadi Achmad juga menyoroti kritikan Menkopolhukam terkait korupsi yang sudah sulit ditanggulangidan sudah merusak sendi negara.

"Sebaiknya Presiden Jokowi mempertimbangkan,seperti yg pernah dilakukan oleh Presiden Soeharto," katanya.

Diketahui, Kebijakan larangan ekspor CPO diambil Jokowi setelah Kejaksaan Agung menetapkan tersangka impor CPO ilegal, salah satunya dari Kementerian Perdagangan.

Sementara dalam surat Dirjen Perkebunan tertanggal 25 April nomor 165/KB. 020/B/07/2022 perihal harga TBS pasca pengumuman Presiden tentang pelarangan ekspor RDB Palm Olein.

Salah satu poinnya berbunyi: “Perlu ditegaskan bahwa CPO tidak termasuk kedalam produk sawit yang di larang ekspor. Pelarangan ekspor hanya diterapkan kepada RBD Palm Olein (tiga pos tarif) (a).1511.90.36 (RBD Palm Oil dalam Kemasan berat bersih tidak melebihi 25 kg, (b) 1511.90.37 (Lain-lain, dengan nilai lodine 55 atau lebih tetapi kurang dari 60) dan (c) 1511.90.38 (lain-lain)”.