JAKARTA. - Presiden Joko Widodo bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Pertemuan tersebut berlangsung dalam rangka meninjau sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara.
Pertemuan Presiden dengan Gubernur DKI Jakarta itu sejatinya pertemuan biasa saja. Tapi menjadi berbeda ketika yang ditemui Presiden adalah Gubernur DKI Jakarta yang notabene dikenal sebagai salah calon presiden di Pilpres 2024 mendatang.
“Wajar saja kalau pertemuan kedua tokoh itu menjadi perbincangan hangat di kancah perpolitikan Indonesia,” ujar Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma dalam siaran pers yang diterima , Rabu (27/4/2022).
Menurut Lieus, bahkan momen presiden Jokowi disopiri Anies saat meninjau Sirkuit Formula E di Ancol itu telah ditafsirkan berbagai pihak tentang hubungan keduanya.
“Peristiwa itu lebih dari sekedar Gubernur menyupiri Presiden, tapi memang mengandung makna lebih dalam bila dikaitkan dengan kondisi hari ini negara kita,” ujar Lieus.
Namun demikian, kata Lieus, hendaknya pertemuan dan komunikasi semacam itu tidak hanya dilakukan presiden Jokowi dengan Gubernur DKI Jakarta.
“Namun hendaknya pak Jokowi melakukan pertemuan silaturrahim dan komunikasi itu dengan tokoh-tokoh lainnya juga. Baik itu para gubernur, Ketua partai maupun dengan Ketua DPD RI,” ujar Lieus.
Terkait pertemuannya dengan Anies, menurut Lieus pertemuan di Ancol itu bukanlah pertemuan pertama kali yang terjadi antara Presiden Jokowi dan Anies Baswedan.
“Tahun 2021 keduanya sudah bertemu di Istana Negara terkait penanganan covid-19 di Jakarta. Namun pertemuan kedua ini membawa pesan sangat jelas bagaimana hubungan antara pemimpin harus dibangun dan silaturahmi harus dijaga,” ujar Lieus.
“Saya menangkap ada sinyal kuat yang bisa kita menyangkut Pilpres 2024 karena pak Jokowi sudah tidak mungkin mencalonkan diri lagi sebagai Presiden,” ujar Lieus.
Lebih lanjut Lieus berharap, pertemuan seperti ini hendaknya terus dilakukan oleh para pemimpin bangsa, terutama antara presiden dengan para kepala daerah dan dengan para senator di DPD RI.
“Jangan sampai terkesan presiden dan kepala daerahnya berjalan sendiri-sendiri dengan agendanya masing-masing,” ujar Lieus.
Maka, tambahnya, demi memperkokoh persatuan bangsa, pak Jokowi memang harus sering-sering berdialog dengan kepala daerah dan dengan berbagai pihak lainnya.
“Pak Jokowi jangan cuma mengandalkan laporan para menterinya yang bisa saja ABS (Asal Bapak Senang),” kata Lieus lagi.
Lieus menyebut, jika presiden Jokowi melakukan sendiri kerja-kerja membangun silaturahim itu, baik dengan kepala daerah maupun dengan para pengeritiknya, maka dia tak membutuhkan dan perlu membayar jasa para buzzeRp yang selalu berpikir negatif terhadap para pengeritik presiden.
“Inilah inti leadership itu sesungguhnya. Apapun ceritanya, para buzzerRp yang sengaja dipelihara itu sesungguhnya hanya merusak tatanan demokrasi dan membuat rusaknya persatuan antar anak bangsa ini,” tukasnya.